Strategi Membuka Celah Fiskal Pasca Pemekaran

Strategi Membuka Celah Fiskal Pasca Pemekaran

STRATEGI MEMBUKA CELAH FISKAL PASCA PEMEKARAN

Oleh :
Yudi Susanda dan Dodi Hardinata

PP 55 Tahun 2005 Perihal Dana Perimbangan memberikan celah yang sangat sempit kepada kabupaten induk untuk memperoleh dana perimbangan yang cukup untuk pembiayan daerah, hal tersebut dikarenakan celah fiskal dalam pasal 46 PP Nomor 55 Tahun 2005 tidak menjadi komponen perhitungan dalam perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2009. Komponen atribut yang menjadi perhitungan  dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 adalah membagi DAU berdasarkan asumsi proporsional dengan hanya mempertimbangkan  belanja pegawai, jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten induk dan pemekaran dengan tetap mempertimbangkan amanat UU Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah.
Pasal 46, PP Nomor 55 Tahun 2005, memberikan posisi sulit dalam prospek kenaikan DAU  tahun 2009 untuk Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan Lampiran Surat Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor S-539/PK/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 Nomor : 539/ kenaikan sebelum split DAU Tahun 2009 Kabupaten Bengkulu Utara hanya memproleh angka kenaikan 1,8 %, kenaikan DAU tersebut merupakan angka yang sama terjadi dengan kabupaten/ kota yang mengalami pemekaran yang ada di seluruh wilayah Indonesia (kenaikan DAU mencapai 1-2 %).
Kabupaten induk diposisikan sebagai daerah otonomi baru dalam PP Nomor 55 Tahun 2005. Hal tersebut dapat terlihat pada fakta perhitungan sesuai dengan lampiran Surat Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor S-539/PK/2008 Tanggal 31 Oktober. Celah fiskal tidak bisa masuk dalam perhitungan DAU Tahun 2009 untuk kabupaten Bengkulu Utara. Padahal secara makro kenaikan IKK (Indek Kemahalan Kontruksi), kenaikan jumlah penduduk dan kenaikan angka PDRB Tahun 2008 seharusnya dapat memberikan kontribusi besar terhadap perolehan kenaikan DAU Tahun 2009.

Benteng Sudah Dapat Membiayai Tata
Laksana Pemerintahan Sendiri Tahun 2009.
Pada tahun 2009 Kabupaten Bengkulu Tengah sudah dapat melakukan pembiayaan tata laksana pemerintahan sendiri. Asumsi itu diperkuat dengan keluarnya Surat Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor S-539/PK/2008 Tanggal 31 Oktober, yang menyatakan dengan sah telah diperolehnya DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Benteng Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 79 M. Selain DAU Kabupaten Benteng juga memperoleh dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 648.370.000,-, dan memperoleh DAK Bidang Pemerintahan Sebesar Rp. 4,2 M. Dan Belanja Bagi Hasil SDA sebesar                  Rp.  631.330.000,- (Data DJPK Depkeu RI per tanggal 26 Nop 2008).
Pada tahun 2009 Kabupaten Benteng sudah harus bisa menyelenggarakan pembiayaan  pemerintahan daerah termasuk membiayai Gaji pegawai (alokasi dasar), pelayanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan dan administrasi pemerintahan) serta pembangunan fisik infrastruktur lainnya mengingat Benteng sudah memperoleh DAK dan dana bagi hasil pada tahun 2009 (sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2005 dan UU Nomor 24 Tahun 2008).

Strategi Kabupaten Bengkulu Utara
Pertama. Analisa terhadap celah fiskal perolehan DAU Tahun 2008 Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan PP Nomor 110 Tahun 2007 Tanggal 6 Desember 2007 matrik perhitungan menjelaskan kenaikan 11, 7 % (dari Tahun 2007) di dominasi oleh kenaikan IKK dan jumlah penduduk (yang memiliki proporsi 30 % dalam pembobotan DAU). Luas wilayah masih menggunakan luas wilayah darat dan akres yang berlaku secara nasional yang dalam pembobotan celah fiskal hanya memperoleh pembagian proporsional 15 % saja. Sesuai dengan lampiran PP Nomor 55 Tahun 2005 luas wilayah yang dihitung dalam celah fiskal DAU adalah luas wilayah darat saja. Namun kebijakan nasional bagi daerah yang mempunyai laut tetap menjadi pertimbangan, sehingga semua daerah diwilayah NKRI yang memiliki luas laut di akres secara global oleh Dirjen Perimbangan Keuangan RI Tahun 2008 namun angka pembobotannya tidak memberikan pengaruh kenaikan yang signifikan terhadap kenaikan DAU Tahun 2008.
Kedua. Pada perhitungan DAU Tahun 2010 agar celah fiskal masuk dalam pembobotan DAU maka hal yang utama dilakukan adalah meng up date data celah fiskal secara menyeluruh mulai dari luas wilayah darat, jumlah penduduk, IPM, PDRB, IKK (mengingat data sebelum pemekaran sudah tidak bisa gunakan lagi dalam perhitungan DAU). Khusus untuk alokasi dasar berupa belanja pegawai, data rekonsiliasi yang disampaikan ke Departemen Keuangan RI dan Departemen Dalam Negeri RI adalah data eksisting proyeksi yang telah mengakomodur kriteria kebijakan terbaru pemerintah pusat (kenaikan gaji dan pembayaran gaji CPNSD yang akan diangkat pada formasi berikutnya) dan akres 2,5 % (sesuai dengan Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007). Sehingga data rekonsiliasi dimaksud dapat megakomodir kebutuhan belanja real pegawai.
Ketiga. data rekonsilidasi DAU harus tersusun sistematis dan ter up date,  Agar kenaikan nya pun dapat berdampak signifikan bagi pemerintah daerah.

Rabu, 16 Februari 2011 - 10:24
http://bappeda.bengkuluutarakab.go.id/informasi/view/strategi-membuka-celah-fiskal.704.html