LainnyaGaleri Foto
Link Website

ENSIKLOPEDIA PEMBANGUNAN DAERAH

Sabtu, 28 Februari 2015 - 09:21
ENSIKLOPEDIA PEMBANGUNAN DAERAH
Sumber gambar : Bappeda Bengkulu Utara (Musrenbangcam di Kab BU) _ Ily.r
Ensiklopedia Pembangunan dan Penganggaran yang perlu kita ketahui
 
TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disingkat TAPD: adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
 
ABK: Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah sistem penganggaran yang tolak ukur keberhasilannya adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan
 
APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
 
APBD-PAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
 
APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pusat dan DPR-RI, dan ditetapkan dengan undang-undang
 
BKM: Badan Keswadayaan Masyarakat; Suatu institusi masyarakat atau organisasi masyarakat warga di tingkat kelurahan yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, untuk memenuhi kebutuhan atau memperjuangkan kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama, menciptakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama.
 
BLUD : Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 
BMD : Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan Iainnya yang sah.
 
BPK: Badan Pemeriksa Keuangan, disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 
BPS: Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPS melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
BUD: Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
 
BUMD: Badan Usaha Milik Daerah; Perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah, jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan obyek wisata/taman hiburan dan sebagaianya. Pada umumnya perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.
 
BUMN : Badan Usaha Milik Negara adalah Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseorangan Terbatas (Persero) atau badan usaha lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
 
Cadangan Valuta Asing Pemerintah: Cadangan valuta asing (valas) pemerintah terdiri dari emas moneter, special deawing rights, possisi cadangan di IMF, deposito, dan surat berharga dalam valuta asing yang dimiliki oleh Otoritas Moneter. Cadangan valas pemerintah adalah aktiva Otoritas Moneter dan merupakan kewajiban sektor luar negeri. Dalam penghitungan pendapatan nasional emas moneter (dalam bentuk fisik) diperlakukan sebagai hutang luar negeri.
 
Dana Cadangan Adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 
Defisit Anggaran DaerahAdalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 
DPA-SKPD: Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 
DPD       :Dewan Perwakilan Daerah disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 
DPPA-SKPD:Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
 
DPR: Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. DPRD terdiri dari: DPRD Provinsi, berada di setiap provinsi di Indonesia dan DPRD Kabupaten/Kota, berada di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wakil-wakil dari rakyat di wilayah atau di daerah setempat. Dewan inilah yang menjadi jembatan sebagai penghubung komunikasi antara rakyat dengan pemerintah daerah setempat.
 
Hibah (Grant)pada Pemerintah Dana atau barang yang diterima dari pemerintah lain atau lembaga internasional dan tidak perlu dikembalikan. Hibah meliputi pemberian untuk proyek khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum. Hibah dalam bentuk peralatan, barang, dan bantuan teknis, misalnya biasanya tidak dimasukkan dalam anggaran tetapi dicatat dalam item memorandum. Hibah diklasifiskasikan di atas garis dalam pembiayaan dengan tujuan untuk menghitung surplus atau defisit. Inflasi Adalah proses kenaikan harga-harga secara umum dan berkelanjutan sebagai akibat adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian.
 
KUA: Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 
Musrenbang Desa: Adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.
 
Musrenbang Kabupaten/Kota: Adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Desa (Renja SKPD) hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemuktahiran Rancangan RKPD dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 
Musrenbang Kecamatan: Adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembanguna di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan dikecamatan yang bersangkutan.
 
Musrenbang Kelurahan: Adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.
 
Obligasi (Bonds):Surat hutang yang menjanjikan kepada pemiliknya sejumlah uang pada suatu tanggal jatuh tempo tertentu dan (biasanya) pembayaran bunganya dilakukan secara reguler.
 
Pajak (Tax)Upah: dan pajak atas pendapatan, keuntungan, hak milik, barang dan jasa, dan perdagangan internasional. Penerimaan pajak termasuk bunga yang diperoleh dari tunggakan pajak dan pinalti yang dikumpulkan dari tidak dilakukannya pembayaran atau pembayaran yang tertunda.
 
Pembiayaan Daerah : Adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 
Pemerintah Daerah: Adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 
Pemerintah Pusat : Adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 
Pinjaman Daerah: Adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 
Piutang Daerah : Adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 
PPA Prioritas dan Plafon Anggaran disingkat PPA : adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
 
PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disingkat PPAS : adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
 
PPKD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD : adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Rekening Diluar AnggaranTransaksi pemerintah yang tidak dimasukkan dalam laporan pengeluaran. Transaski seperti ini mungkin dibiayai dengan bantuan luar negeri atau penerimaan khusus yang tidak termasuk dalam anggaran. Rekening ini dapat dikonsolidasikan dengan rekening anggaran dan ditunjukkan dalam statistik pemerintah.
 
RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD :adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 
RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) : adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
 
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD :  adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 
SiLPA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA : adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD: adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 
SMART :Specific (Spesifik), Measurable (Dapat dinilai/ukur), Achievable (Dapat dicapai), Realistic (Realistik), Time of Bounded (Dibatasi oleh Waktu)
 
SP2D Surat Perintah Pencairan Dana disingkat SP2D :adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
 
 
SPD Surat Penyediaan Dana yang disingkat SPD: adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
 
SPM Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM : adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
 
SPM-LSSurat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS : adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
 
SPM-TUSurat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan disingkat SPM-TU: adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
 
SPM-UP Surat Perintah Membayar Uang Persediaan disingkat SPM-UP: adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
 
SPMGU Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan disingkat SPMGU : adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
 
SPP Surat Permintaan Pembayaran disingkat SPP :adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 
SPP-GUSPP Ganti Uang Persediaan disingkat SPP-GU: adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.
 
SPP-LSSPP Langsung disingkat SPP-LS: adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
 
SPP-TUSPP Tambahan Uang Persediaan disingkat SPP-TU :adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
 
SPP-UPSPP Uang Persediaan disingkat SPP-UP :adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 
Surplus Anggaran Daerah : Adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 
TNA Training Need Assessment: disebut juga penjajagan kebutuhan-kebutuhan kegiatan sebuah pelatihan.
Utang Daerah :adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah
 
Edited By ilyas. Bapppeda Kab BU
 
Komentar
Informasi Terkaitrss

BATAS BENGKULU UTARA DAN KABUPATEN LEBONG

02 Mar 2015 - 10:57Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tanggal 30 Januari 2015. by ilyas


Pembangunan Berbasis Stimulan

04 Jan 2011 - 13:10Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menggariskan bahwa dalam perencanaan pembangunan melalui 5 pendekatan yaitu politik, teknokratik,...


Pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

04 Jan 2011 - 10:07IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau Human Development Index (HDI) dicetuskan pertamakali tahun 1976 oleh ekonom muslim berkebangsaan Pakistan bernama Mahbub Ul Haq, dalam tulisannya sebuah kajian...


InformasiLainnyarss

BATAS BENGKULU UTARA DAN KABUPATEN LEBONG

02 Mar 2015 - 10:57Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tanggal 30 Januari 2015. by ilyas


Informasi TerbaruLainnyarss

BATAS BENGKULU UTARA DAN KABUPATEN LEBONG

02 Mar 2015 - 10:57Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tanggal 30 Januari 2015. by ilyas