LainnyaGaleri Foto
Link Website

Pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Selasa, 04 Januari 2011 - 10:07
Pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sumber gambar : bappeda.bengkuluutarakab.go.id

Pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Oleh :  Ir. Wijaya Atmaja, M.Si.
Kabid. Data dan Informasi Bappeda Bengkulu Utara

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau Human Development Index (HDI) dicetuskan pertamakali tahun 1976 oleh ekonom muslim berkebangsaan Pakistan bernama Mahbub Ul Haq, dalam tulisannya sebuah kajian masa depan tentang kemiskinan dan negara-negara berkembang berjudul The Poverty Curtain : Choices for the Third World. Empat belas tahun kemudian PBB mulai mempopulerkan istilah HDI, sejak dipopulerkan tahun 1990 persoalan IPM yang menjadi capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian utama para penyelenggara pemerintahan di dunia.
IPM dalam arti khusus adalah sebagai suatu indikator ukuran kualitas hidup manusia dibangun melalui 4 komponen dasar yaitu : angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian di bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya Pengeluaran Per Kapita sebagai komponen yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2008). Upaya mendorong penggunaan pendekatan pembangunan manusia dalam proses perencanaan daerah, maka tahun 1998 IPM dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dikenal dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah.
Dalam era otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001, IPM salah satu indikator untuk pengalokasian DAU (Dana Alokasi Umum) ke suatu daerah. IPM berpengaruh positif dalam pengalokasian DAU, semakin tinggi IPM maka akan semakin besar perolehan DAU bagi suatu daerah. Tujuh tahun kemudian dikeluarkan PP Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang didalamnya menjelaskan tujuan akhir dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang diukur dengan IPM. IPM merupakan instrumen untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan dalam mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut dijelaskan, 3 aspek yang langsung maupun tidak langsung menjadi pembentuk IPM :

(1) aspek Kesejahteraan masyarakat, fokusnya pada :
a) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, di antaranya : kelompok indikator makro ekonomi;
b) kesejahteraan sosial, di dalamnya masalah pendidikan, kesehatan dan kemiskinan; dan
c) seni budaya dan olahraga,

(2) aspek pelayanan umum, fokusnya pada :
a) pelayanan dasar, termasuk di dalamnya masalah sarana dan prasarana umum, lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan; dan
b) pelayanan penunjang, termasuk di antaranya : penanaman modal, tenaga kerja, penduduk, pemberdayaan perempuan dan perindungan anak, keamanan dan ketertiban; serta

(3) aspek daya saing daerah, berfokus pada:
a) kemampuan ekonomi daerah, di antaranya : Pengeluaran konsumsi, nilai tukar petani dan produksi daerah; serta
b) fasilitas wilayah/ infrastruktur, termasuk di dalamnya aksesibilitas daerah dan ketersediaan fasilitas pendukung;
c) iklim berinvestasi, di antaranya : keamanan dan ketertiban, kemudahan perizinan dan pengenaan pajak di daerah; dan
d) sumber daya manusia, antara lain : kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan.

IPM Bengkulu Utara meningkat
Berdasarkan publikasi BPS Pusat, capaian IPM Kab.Bengkulu Utara periode 5 tahun berakhir 2004 – 2008 terjadi peningkatan IPM yang tinggi. Tahun 2004 IPM Kab. Bengkulu Utara sebesar 68,80 meningkat sebesar 1,94 poin menjadi sebesar 70,74 pada tahun 2008 (Gambar 1). IPM Kab. Bengkulu Utara jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM rata-rata Kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu, pada tahun 2004 IPM rata-rata Kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu hanya sebesar 66,21 menjadi 68,61 tahun 2008. Tingginya IPM Kab. Bengkulu Utara dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu disebabkan oleh kontribusi komponen usia harapan hidup yang terus membaik dan kontribusi komponen Pengeluaran Per Kapita Riil yang terus meningkat. Usia harapan hidup Kab. Bengkulu Utara tahun 2004 selama 67,80 tahun, naik 1,36 tahun menjadi 69,16 tahun pada tahun 2008 sedangkan usia harapan hidup masyarakat rata-rata Kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu selama 64,91 tahun pada tahun 2004 menjadi 66,92 tahun pada tahun 2008. Komponen Pengeluaran Per Kapita Riil Kab. Bengkulu Utara pada tahun 2004 sebesar Rp614.100 naik sebesar Rp7.020 menjadi sebesar Rp621.120 tahun 2008. Pada periode yang sama Pengeluaran Per Kapita Riil rata-rata Kabupaten yang ada di Propinsi Bengkulu tahun 2004 hanya sebesar Rp595.800 menjadi Rp613.250 tahun 2008.

Gambar 1
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kab. Bengkulu Utara hampir setara dengan capaian IPM Indonesia, pada tahun 2004 IPM Indonesia sebesar 68,73 (BU IPM 68,80) dan tahun 2008 IPM Indonesia menjadi sebesar 71,17 (BU IPM 70,74). Namun pencapaian IPM Kab. Bengkulu Utara berada di bawah IPM Propinsi Bengkulu dan jauh di bawah IPM Kota Bengkulu. (Gambar 1). Kondisi ini dapat dipahami karena kerakteristik Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari daerah perdesaan, bahkan masih terdapat desa tertinggal yang serba kekurangan terutama fasilitas-fasilitas yang mendukung bidang pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan perilaku hidup sehat serta masih lemahnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini sangat berbeda dengan kerakteristik perkotaan (Kota Bengkulu) sebagai sentral pendidikan, pusat aktivitas perekonomian, dan pusat pemerintahan, dimana tersedia fasilitas-fasilitas yang mendukung terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masyarakat yang sudah berpendidikan tinggi yang mendorong pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.

Kab. Bengkulu Utara terus berupaya untuk meningkatkan IPM, apalagi dipacu adanya rangsangan dari pemerintah pusat berupa insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan IPM. Jika IPM bisa naik terhitung tahun 2009 maka pemerintah pusat akan memberikan insentif berupa penambahan alokasi DAU. Beberapa program/ kegiatan telah dilaksanakan, Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan pada masyarakat miskin dan mendorong mereka untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan berperilaku hidup sehat dan berumur panjang. Bidang pendidikan mendorong anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah, terutama anak-anak dari kalangan keluarga kurang mampu. Bidang ekonomi atau kewirausahaan, berupaya mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat. Karena rata-rata pendidikan masyarakat relatif rendah, produktivitas mereka juga rendah, maka mendorong adanya partisipasi angkatan kerja, terutama partisipasi wanita dalam bekerja untuk meringankan beban kepala keluarga (Reference : Diambil dari beberapa sumber).

(Artikel diterbitkan melalui Media Transparansi Bappeda, April 2010)

Komentar
Informasi Terkaitrss

ENSIKLOPEDIA PEMBANGUNAN DAERAH

28 Feb 2015 - 09:21Ensiklopedia Pembangunan dan Penganggaran (by. Ilyas)


Pembangunan Berbasis Stimulan

04 Jan 2011 - 13:10Undang undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menggariskan bahwa dalam perencanaan pembangunan melalui 5 pendekatan yaitu politik, teknokratik,...


ArtikelLainnyarss

Analisa Peluang Investasi di Kabupaten Bengkulu Utara

19 Feb 2011 - 12:04Pembangunan ekonomi di suatu daerah termasuk Kabupaten Bengkulu Utara berkaitan erat dengan potensi dan karakteristik yang dimilikinya yang biasanya berbeda dengan daerah lain. Adanya perbedaan...


Informasi TerbaruLainnyarss

BATAS BENGKULU UTARA DAN KABUPATEN LEBONG

02 Mar 2015 - 10:57Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Tanggal 30 Januari 2015. by ilyas