RKPD 2016

RKPD 2016
Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Oleh sebab itu maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara periode dua puluh tahunan yakni tahun 2006 hingga  2026  ini  adalah  dengan  maksud  memberikan  arah  sekaligus menjadi  acuan  bagi  pemerintah,  masyarakat  dan  stakeholder  lainnya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah yang tertuang dalam visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sasaran dari penetapan RPJP Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah agar seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
Landasan idiil dari RPJPD Kabupaten Bengkulu Utara adalah Pancasila dan landasan konstitusionil adalah Undang-undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang- undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:
1.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.  Undang-undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang   Perbendaharaan Negara;
4.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6.  Undang-undang   Nomor   33   Tahun   2004   tentang   Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7.  Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Bengkulu Utara.
9.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   8   Tahun   2003   tentang   Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  050/2020/SJ  tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.
12. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor  8  tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
13.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Nomor  11  tahun 2006 tentang Tentang RPJPD Kabupten Bengkulu Utara Tahun 2006-2011
14.Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026
Selasa, 29 September 2015 - 10:32
http://bappeda.bengkuluutarakab.go.id/kegiatan/view/rkpd-2016.792.html